nyssenate31.com — Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR, menyuarakan keberatan terhadap proses dan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memberikan sanksi teguran tertulis kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait pernyataannya mengenai amandemen UUD 1945. Menurut Fadel, proses tersebut dilakukan secara terburu-buru dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya.
Kekhawatiran Atas Prosedur MKD:
Fadel mengemukakan bahwa prosedur yang dijalankan oleh MKD tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. “Biasanya, ada tiga tahapan pemanggilan dengan jarak waktu tujuh hari. Namun, dalam kasus ini, prosedurnya terkesan dipaksakan dan cacat,” ujar Fadel saat berbicara di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Dampak Keputusan pada Pimpinan MPR:
Fadel juga menyoroti dampak keputusan tersebut terhadap seluruh jajaran pimpinan MPR. “Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi Bamsoet, tetapi juga semua pimpinan MPR, mengingat kami semua terlibat dalam proses dan keputusan yang diambil,” ungkapnya.
Spekulasi Motif Politik:
Lebih lanjut, Fadel menyampaikan kecurigaannya bahwa ada motif politik yang mendasari keputusan MKD. “Seringkali, keputusan seperti ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor politik yang tidak kita ketahui secara pasti,” kata Fadel mengungkapkan kekhawatirannya.
Keputusan MKD:
Dalam penutupannya, Ketua MKD Adang Daradjatun menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Bamsoet terbukti melanggar ketentuan. “Kami memutuskan untuk memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Bamsoet dan mengingatkan agar tidak mengulangi kesalahan serupa serta lebih berhati-hati dalam bersikap,” jelas Adang dalam sidang putusan.
Peristiwa ini menandai momen penting dalam tata kelola dan prosedur internal DPR, mengingatkan akan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.